Network
RINGTIMES JATIM- Program penghapusan atau pembebasan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun.
Program tersebut diadakan untuk merangsang para wajib pajak membayarkan kewajibannya, serta dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-105 Kota Madiun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun Jariyanto menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan PBB dan membayar selama masa program itu, otomatis dendanya akan terhapus.
Baca Juga: Hindari Peralatan Berbahaya, Pemkab Pasuruan Minta Nelayan Jaga Biota Laut
"Program penghapusan denda administrasi PBB akan dilaksanakan mulai 1 Juni 2023 hingga 31 Juli 2023," katanya pada Jumat, 26 Mei 2023.
Penghapusan denda administrasi tersebut berlaku bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB sejak tahun 2002 hingga tahun 2022.
Besaran denda PBB bagi penunggak pajak adalah 2 persen per bulan yang akan terus terakumulasi hingga dua tahun jika pajak belum juga dibayarkan.
Sehingga, total persentase maksimal denda yang harus dibayarkan mencapai 48 persen.
"Denda itu akan terhapus jika wajib pajak yang memiliki tunggakan membayar pada masa program penghapusan denda administrasi PBB berlangsung," ujarnya.
