Network
RINGTIMES JATIM- Menteri Sosial RI Tri Rismaharini dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak mau menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Bahkan hal itu telah ia lakukan sejak awal menjabat menjadi menteri pada tahun 2021 hingga sekarang.
Bukan tanpa sebab, dasar tindakannya adalah karena perintah langsung dari Presiden Joko Widodo saat melantiknya menjadi Mensos.
Baca Juga: Sambut Hari Jadi ke-105, Pemkot Madiun Bebaskan Denda Administrasi PBB
"Tahun 2021 saya tidak mau menyalurkan bansos beras. Saya pegang perintah Presiden bentuk uang bukan barang," katanya dikutip dari Antara.
Risma juga menegaskan bahwa jika ada bansos berupa barang, maka jelas bukan dari pihaknya.
"BPJS PBI itu data dari kami, kami serahkan siapa penerima setiap bulan diganti perbaikan dari daerah," lanjutnya.
Ia mencontohkan, pada tahun 2022 terdapat bansos beras, ia memastikan bukan dari Kementerian Sosial.
"Kalau 2022 ada bansos berupa beras bukan dari kami. Saya pegang dari Presiden. Saya pegang amanah Presiden berupa uang. Minyak juga, saya tidak mau bentuk minyak, tapi bentuk uang," tegas mantan Walikota Surabaya tersebut.
