Network
RINGTIMES JATIM – Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdapat di sekitar wilayah Jalan Srikana, Surabaya, Jawa Timur segera dipercepat menjelang Lebaran ini.
Hal tersebut dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya melalui Bidang Distribusi Perdagangan dan Dinas Koperasi UKM pada hari Senin, 17 April 2023.
Melansir informasi dari laman Antaranews Jatim, Kepala Bidang Dinkopdag setempat, Devie Afrianto mengatakan bahwa pihaknya telah menentukan konsep penataan PKL.
Baca juga: Prediksi Pertandingan Chelsea vs Real Madrid di Liga Champions, The Blues Masih Ada Harapan
"Target kami sudah terpaving karena konsepnya nanti terbuka. Dimana nanti penataan selesai akan dilanjutkan dengan mendatangkan booth berupa kontainer-kontainer," kata Devie.
Selain itu, percepatan proyek ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada PKL, juga supaya mereka dapat segera berjualan di tempat yang telah tersedia.
Ada sekitar 25 warga lokal yang menempati area jualan di Jalan Srikana, Kota Para Pahlawan tersebut untuk melakukan kegiatan berdagang.
Baca juga: Hasil Liga Spanyol Getafe 0-0 Barcelona, Xavi Gagal Lagi Lawan Tim Papan Bawah
"Ini tujuan kami untuk menata dan mengubah stigma PKL menjadi pengusaha makanan dengan menata dan memberikan fasilitas yang memadai," ujarnya.
Sayangnya, Dinkopdag sendiri belum memiliki keputusan pasti mengenai konsep mana yang akan mereka ambil untuk pengelolaan pedagang ini nantinya.
Sementara, target utama pemerintah adalah secepat mungkin memfasilitasi para PKL agar bisa cepat kembali melakukan transaksi jual beli sebagai sarana mata pencaharian.
Baca juga: Manchester United 2-0 Nottingham Forest, The Red Devils Gulingkan Newcastle di Posisi Ketiga
Pemerintah Kota Surabaya memang tengah merancang suatu konsep baru untuk menata kawasan jalan tersebut, yang nantinya juga menunjang kenyamanan masyarakat bersama.
Konsep yang akan mereka pakai nanti bisa saja semacam SWK yang lebih rapi dan nyaman untuk akses masyarakat yang ingin melalui jalan Srikana.
Tentunya, konsep ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya kesadaran para PKL dengan lebih sabar menunggu proses pemerintah dalam menata kawasan.***
