Network
Untuk memperbaiki instansi yang dipimpinnya, Risma mengatakan telah memutasi pejabat yang diduga terlibat korupsi penyaluran beras bansos untuk KPM PKH periode 2020.
"Yang bersangkutan sudah pindah, tidak ada di kantor pusat," ungkapnya.
Mutasi tersebut ia lakukan agar para pejabat yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak memegang posisi yang strategis.
Baca Juga: Raih Opini WTP ke-10, Bupati Probolinggo: Prestasi Membanggakan Sekaligus Tantangan Besar
Dirinya juga memastikan bahwa para pejabat yang terlibat, tidak lagi ditugaskan di Kantor Pusat Kemensos dan tanpa jabatan (non job) demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.
Risma menyadari, penyaluran bansos dalam bentuk barang memang sangat berisiko dan rawan korupsi.
Resiko yang terjadi bisa terkait kepastian kuantitas, kualitas hingga efektivitas bansos tersebut untuk sampai langsung ke tangan masyarakat yang berhak menerima.
Berbeda jika bansos yang disalurkan berupa uang, karena tingkat resiko lebih rendah sebab dana yang disalurkan langsung ditujukan ke nomor rekening si calon penerima.
Oleh sebab itu, bansos beras yang dikelola oleh Kemensos hanya terjadi di 2020 sebelum Risma menjadi Menteri, sedangkan pada 2021 dan 2022, program bansos beras kembali ada, akan tapi tidak melalui Kemensos.***
