RINGTIMES JATIM- Kabupaten Jember meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.
Raihan tersebut membuktikan peningkatan prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember setelah sebelumnya pada 2021 tercatat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Bupati Jember Hendy Siswanto yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi menerima opini WTP di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo pada Kamis, 25 Mei 2023.
Baca Juga: Pemerintah Kota Surabaya Melakukan Percepatan Penataan Kawasan Srikana untuk Akses PKL
"Wajar tanpa pengecualian. Kalimat itu sederhana, tapi sesungguhnya esensi-nya sangat luar biasa. Didapat atas hasil jajaran Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan amanah rakyat," katanya dilansir dari Antara.
Ia juga mengatakan bahwa opini WTP adalah buah manis kekompakan seluruh pejabat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan pelaporan serta tatakelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, opini WTP dari BPK RI untuk Pemkab Jember juga menjadi catatan adanya peningkatan standar akutansi pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Upaya sinergis ini akan kami lanjutkan sebagai bukti pembenahan sistem anggaran pemerintahan yang efektif, bersih dan transparan,” ujarnya.
Untuk diketahui, Kabupaten Jember tercatat terakhir kali mendapatkan opini WTP pada 2017.
Baca Juga: Dispendik Surabaya Siapkan Klinik Sahabat Bagi Pelajar SD dan SMP
Pada tahun 2018, Jember hanya mampu memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan bahkan mendapat opini disclaimer pada 2019.
Opini tidak wajar pada 2020, dan kembali opini WDP pada 2021 di era Bupati Hendy Siswanto.
Hendy menyebut, dengan didapatnya opini WTP tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Kabupaten Jember mampu melaksanakan amanah rakyat dengan menyelenggarakan anggaran APBD dengan baik, dan janji politik terbukti dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Wes wayahe (sudah waktunya, red) Jember bisa dipercaya lagi dan kami mampu mengelola keuangan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," tandasnya.
Berdasarkan data dari BPK Jatim, predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat.***