Network
Jariyanto mengungkapkan bahwa piutang PBB yang belum dibayarkan wajib pajak kepada Pemkot Madiun mencapai Rp10,4 miliar.
Namun pada Mei 2023, total pajak yang telah dibayarkan baru mencapai Rp 660 juta.
Baca Juga: Banyuwangi Kembali Sabet Opini WTP, 11 Kali Beruntun
"Melalui program ini, diharapkan wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB bisa memanfaatkannya dan bebas dari denda pajak PBB," tandasnya.
Untuk diketahui, PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan.
Hal ini karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut.
Jadi, jenis pajak ini lebih mengacu kepada objeknya (tanah dan bangunan) dan bukan kepada subjeknya (pemilik).
Besaran pajak juga ditentukan oleh jumlah objeknya, bukan subjeknya.
Untuk mengetahui objek PBB, masyarakat dapat mengkonsultasikan ke petugas pajak setempat.***
