Network
Oleh sebab itu, ia berharap FGD kali ini mampu mencari titik tengah koordinasi antara lembaga peradilan tingkat pertama wilayah Jatim dan BHP Surabaya.
Baca Juga: Disparpora Situbondo Catat Pendapatan Pantai Pasir Putih Tembus Rp 1,1 Miliar
"Tujuannnya agar pengawasan perwalian dan pengampuan oleh BHP dapat terlaksana dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Yankumham Kanwil Kemenkumham Jatim Subianta Mandala menambahkan, ouput rekomendasi pada FGD tersebut adalah perlunya penyusunan perjanjian kerja sama antara "stakeholders" mengenai pengawasan perwalian atau pengampuan oleh BHP.
"Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai akibat hukum apabila BHP tidak dilibatkan dalam perwalian atau pengampuan," katanya.
Melalui kegiatan tersebut, lanjut Subianta, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik BHP Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melindungi hak keperdataan seluruh masyarakat.
Khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan terhadap aset maupun harta yang dimilikinya.***
