Network
RINGTIMES JATIM – Pemerintah angkat suara terkait usulan penghentian penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama Pemilu 2024 berlangsung.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi usulan penghentian penyaluran Bansos.
Ari Dwipayana menegaskan, tujuan pemerintah menjalankan program bansos karena peduli terhadap rakyat.
Bansos dianggap bermanfaat bagi keluarga miskin, yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Lumajang Gagalkan Peredaran Sabu, Dua Pria Asal Madura Ditangkap
"Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan, sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari, dikutip dari Antara pada Kamis, 4 Januari 2024.
Ari menegaskan bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," tambahnya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Baca Juga: Bawaslu dan Satpol PP Jember Tertibkan Ribuan Alat Peraga Peserta Pemilu 2024
Selain menyalurkan bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur permukiman, baik di desa, kawasan perdesaan, maupun perkotaan.
"Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024," tutur Ari.
Dia pun memastikan target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat.
"Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penyasaran program untuk menekan exclusion error, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran," jelasnya.
Baca Juga: Wanita Asal Trenggalek Jadi Korban Penipuan Melalui Aplikasi Perjodohan Daring
Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah dan pemerintah desa.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ujar Ari Dwipayana.
Sebelumnya, Minggu 31 Desember 2023, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sempat mendapat kritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mengatakan usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.
Baca Juga: Ratusan Kades di Gresik Gabung Relawan Jokowi, Siap Sukseskan Program Presiden
"Kasihan kalau menunda. Mungkin teman-teman yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi, kalau yang menggantungkan dan ditunda, berasa banget efeknya. Janganlah, kasihan masyarakat," kata Grace.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
"Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos," kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Baca Juga: Polda Jatim Tetapkan Tiga Tersangka Pelaku Penembakan Relawan Prabowo-Gibran Madura
Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," kata Todung.***
